Hukum_Pemerintahan_Daerah

Psicología

27 pages
3 views

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Hukum_Pemerintahan_Daerah
Transcript
  Hukum Pemerintahan Daerah Pembagian kekuasaan negara bertujuan supaya kekuasaan tidak bertumpuk pada satu tangan /satu badan .   Pembagian kekuasaan menurut para ahli :  1.   John Lucke, kekuasaan terdiri dari :   -   Legislatif    -   Eksekutif / yudikatif    -   Federal  2.   Mostesque, kekuasaan terdiri dari :   -   Legislatif    -   Eksekutif    -   Yudikatif    Pembagian kekuasaan terbagi :  1.   Horizontal Membagi kekuasaan menurut fungsi  –  fungsi dari lembaga negara yang disebut dengan trikotomi (Leg, eks, yud)  2.   Vertikal   Membagi kekuasaan dalam negara menurut hukum pemerintahan yang terbagi atas :   -   Negara kesatuan : a.   Sentralisasi   b.   Desentralisasi   -   Negara federal, terbagi atas :   a.   Pemerintah federal   b.   Pemerintah negara bagian   Negara kesatuan mempunyai sistem kekuasaan :  a.   Sentralisasi   ----------  > semua kekuasaan berada dipusat   b.   Desentralisasi   ---------  > Sebagian kekuasaan ada yang diserahkan kepada daerah      limpahan kewenangan itu disebut otonomi daerah sedangkan daerah yang menerima disebut daerah otonom.   Macam  –  macam sistem otonomi :  1.   Otonomi Materil bahwa pelimpahan kewenangan kepada daerah itu didasarkan kepada isi dari urusan tersebut ditetapkan secara kwalitatif satu persatu dari kewenangan pemerintahan tersebut. Sistem ini mulai dianut di indonesia oleh UU No. 22 tahun 1998  2.   Otonomi Formil   Tolak ukurnya tergantung pada daya guna dari urusan yang dilimpahkan sehingga pelimpahan wewenang tersebut tidak ditetapkan secara rinci dalam UU walaupun diserahkan secara formal.  3.   Otonomi Riil   Otonomi tergantung kebutuhan nyata didaerah. Pelimpahan kewenangan sesuai dengan daktor dan keadaan nyata dari daerah dianut oleh UU otonomi No. 1 tahun 1997.   PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN   Sesungguhnya didalam penyelenggaraan pemerintahan lazimnya dinegara  –  negara dianut 2 prinsip :  1.   Prinsip Keahlian Lebih menunjuk kepada penyelenggaraan / pelaksanaan fungsi keahlian menurut sektoral / bidangnya.    Asas keahlian (Prinsip) adalah : bahwa susunan pemerintahan baik dipusat maupun didaerahnya diambil dari orang yang ahli dibidangnya masing  –  masing.  2.   Prinsip Kedaerahan   Sebab munculnya asas kedaerahan adalah begitu luasnya kepentingan pemerintah pusat dalam mengetahui rakyat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka dipakailah asas kedaerahan ini.   Dengan adanya asas ini munculnya desentralisasi.   Secara keilmuan yang sering muncul pada masalah kedaerahan ini timbul desentralisasi.    Dari desentraliasi muncul ilmu  –  ilmu / pembagian yang lain seperti :  1.   Desentralisasi teritorial (Desentralisasi)    Adalah pendelegasian /penyerahan yang dilakukan oleh pemerintah kepada badan umum yang berbadan pemerintahan sendiri untuk membina keputusan dan pertumbuhan keseluruhan keputusan penduduk yang terbatas suatu wadah tertentu yang mereka gali  2.   Desentralisasi fungsional    Adalah penyelenggaraan urusan  –  urusan keputusan tersebut menurut dinas  –  dinas/lembaga (tegasnya menurut kepentingan intern) yang menyangkut hajat hidup orang banyak.  3.   Desentralisasi administratif / dekonsentrasi)    Adalah pada prinsipnya merupakan pelimpahan sebahagian wewenang kepada alat perlengkapannya didaerah untuk membantu mengerjakan pekerjaan.   Izinnya urusan  –  urusan ini yang dilimpahkan tidak berbentuk konkrit/dalam untuk formalitas mempunyai bagian  –  bagian tertentu yang tidak formal.   Ex. Gubernur    Kenapa perlu dianut asas desentralisasi oleh para pemerintah daerah ??   Para ahli menyatakan :    Ada 5 alasan dianutnya desentralisasi yaitu :  1.   Dari sudut politik   -----  > mencegah, penumpukan kekuasaan berada pada satu pihak  2.   Dari bidang politik   -----  > sekaligus sebagai tindakan pendemokrasian, artinya ikutnya masyarakat dalam pemerintahan    Ada 2 bentuk pembagian kekuasaan negara :   a.   Secara vertikal   Menurut fungsinya      Trikotomi      Minimal dalam sebuah negara harus dibagi alam 3 fungsi yaitu :      Legislatif    o   Membuat aturan   o   Dilaksanakan oleh legislatif body      Eksekutif    o   Melaksanakan aturan yang dibuat oleh legislatif body   o   Menyelenggarakan pemerintahan   Ex : Lembaga Kepresidenan      Yudikatif     o   Membentuk MA dan MK   Menurut Jhon Lock, kekuasaan terdiri atas :    Ada 3 macam pembagian kekuasaan, yaitu :      Legislatif       Eksekutif    Yudikatif masuk dalam eksekutif       Federatif    Inggris punya 55 negara jajahan. Dimana ini meniru pemikiran dari Imperium Romawi Kuno yaitu Ulfianus, dimana ada 2 macam hukum :      Hukum Publik     Hukum yang mengatur antara negara Romawi dan negara jajahan      Hukum Privat     Hukum yang mengatur antara negara Romawi dan masyarakat   menurut Montesqiu   50 tahun kemudian Montesqiu merubahnya. Menurut Montesqiu Yudikatif harus dipisah dari Eksekutif, sehingga ada 3 pembagian kekuasaan :      Legislatif       Eksekutif       Yudikatif    Sistem pemerintahan di Prancis berbentuk Absolut, dimana LEY berada pada satu tangan. Maka pada masa pemerintahan Louis XVI ada semboyan :   E‟stat   „Negara adalah saya    Apa yang saya ucapkan adalah hukum   Menurut Jhon Lock   Di Prancis, Kekuasaan negara sudah dibagi   b.   Secara vertikal   Pembagian kekuasaan secara bertingkat, maka akan menimbulkan 2 corak tergantung pada bentuk negara.   Jika :      Negara Kesatuan    Ada 3 macam :      Sentralisasi     Ya memegang kendali adalah Pemerintah Pusat, semua bersumber dari Pemerintah Pusat.      Dekonsentrasi     Pendelegasian wewenang dari pusat kepada aparat yang di daerah.   Ex. Gubernur sebagai kepala wilayah.      Desentralisasi   o   Tidak semua dipegang oleh pusat, tetapi hanya hal-hal tertentu yang dipegang oleh pusat dan yang lainnya dipegang oleh Pemda.   o   Melahirkan Pemda/Otoda   (Menerima daerah otonom)      Negara Serikat    Pemerintah federal dengan segala kewenangannya dimana kewenangan itu berasal dari negara-negara merdeka yang bergabung tersebut. Setelah bergabung baru negara tersebut menjadi negara bagian. Dan masing-masing negara bagian punya UU sendiri.   Macam  –  macam system otonomi  1.   Otonomi Materil   Bahwa pelimpahan kewenangan kepada daerah itu didasarkan kepada isi dari urusan tersebut ditetapkan secara kwalitatif satu persatu dari kewenangan pemerintahan tersebut.   System ini mulai dianut di Indonesia oleh UU No. 22 tahun 1998.  2.   Otonomi Formil   Tolak ukurnya tergantung pada daya guna dari urusan yang dilimpahkan sehingga pelimpahan wewenang tersebut tidak ditetapkan secara rinci dalam UU walaupun diserahkan secara formal.  3.   Otonomi Riil   Otonomi tergantung kebutuhan nyata didaerah pelimpahan kewenangan sesuai dengan factor dan keadaan nyata dari daerah dianut oleh UU otonomi no. 1 tahun 1977.   PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN   Pengertian Pemerintahan   1.   Secara luas     Mencakup semua aspek bidang kekuasaan negara.   2.   Secara sempit     Hanya eksekutif saja (Pemerintah)   Dalam penyelenggaraan pemerintahan, lazimnya dianut 2 prinsip yaitu :   1.   Prinsip Keahlian   Terlihat pada susunan pemerintahan di pusat maupun di daerah yang dikelola/diolah oleh para ahli/kementrian menurut kompetensinya masing-masing.   Menurut Plato   a.   Bentuk pemerintahan yang baik adalah Aristokrasi yaitu negara yang dipimpin oleh kaum bangsawan.   b.   Suatu negara harus mempunyai ……. yaitu buku/hukum yang didalamnya memuat aturan dan sistem.   2.   Prinsip Kedaerahan   Perlunya asas kedaerahan :   Karena semakin banyak dan luasnya kepentingan warga masyarakat yang harus diurus, diselenggarakan oleh negara    Ada 2 asas dalam prinsip kedaerahan yaitu :   a.   Desentralisasi   1)   Menurut Irawan Sujito   Membagi desentralisasi atas 3 macam yaitu :   a)   Desentralisasi Teritorial   (1)   Menyerahkan kewenangan pada teritori tertentu propinsi, kota/ kabupaten.   (2)   Wujud dari desentralisasi  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks