Makalah Hukum Perdata Islam di Indonesia tentang Pencatatan Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Pembatalan Perkawinan

Education

32 pages
16 views

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
1. MAKALAH HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA KELOMPOK 3 BIDANG PERKAWINAN II (Pencatatan Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, dan Larangan Perkawinan) Makalah Ini Diajukan…
Transcript
  • 1. MAKALAH HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA KELOMPOK 3 BIDANG PERKAWINAN II (Pencatatan Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, dan Larangan Perkawinan) Makalah Ini Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia Dosen Pengampu : Hj. Rosdiana, M.A Disusun Oleh : 1. Ahmad Zulfi Aufar 11150440000003 2. Defanti Putri Utami 11150440000005 3. Ana Eka Fitriani 11150440000006 4. M. Iqbal Ibnu Anso 11150440000030 HUKUM KELUARGA 5A FAKULTAS SYARIAH dan HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2017
  • 2. i KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Swt karena berkat kuasanya penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Dan sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman kebenaran. Terima kasih kepada ibu Hj. Rosdiana, M.A yang telah memberikan tugas agar kita dapat mengerti dan memahami tentang pencatatan perkawinan, perjanjian perkawinan, dan larangan perkawinan dalam perspektif hukum perdata Islam di Indonesia. Tujuan penulisan ini untuk menginformasikan kepada pembaca tentang pencatatan perkawinan, perjanjian perkawinan, dan larangan perkawinan dalam perspektif hukum perdata Islam di Indonesia.dan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh ibu Hj. Rosdiana, M.A Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan, khususnya bagi penulis dan umumnya untuk seluruh pembaca sehingga tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Kami menyadari bahwa penulisan ini banyak kekurangan. Apabila ada kesalahan pada tulisan ini kami sangat memerlukan kritik dan saran teman teman kurang lebihnya mohon maaf.
  • 3. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi.Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga.Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia, maka diperlukan perkawinan. Tidak ada tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan pernikahan tersebut.Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut. Sebelum Indonesia merdeka, sudah ada hukum tertulis tentang perkawinan bagi golongan-golongan tertentu.Yang menjadi masalah waktu itu adalah bagi warga bumiputra yang beragama Islam.Bagi mereka tidak ada aturan sendiri yang mengatur tentang perkawinan, tidak ada undang-undang tersendiri yang dapat dijadikan patokan dalam pelaksanaaan akad nikah perkawinanya. Bagi mereka selama itu berlaku hukum Islam yang sudah diresiplir dalam hukum adat berdasarkan teori receptie yang dikemukakan oleh Hurgronye. Setelah Indonesia merdeka, usaha mendapatkan undang-undang tetap diupayakan. Pada akhir tahun 1950 dengan surat Penetapan Mentri Agama RI Nomor B/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak Rujuk yang diketuai oleh Mr.Teuku Moh.Hasan.
  • 4. 2 Dari sinilah pemakalah akan mmembahas hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, perjanjian perkawinan, dan larangan perkawinan. yang selanjutnya akan dibahas dalam bagian pembahasan. B. Rumusan Masalah 1. Apa hukum pencatatan perkawinan? 2. Apa saja yang termasuk perjanjian perkawinan? 3. Apa saja yang termasuk larangan perkawinan? C. Tujuan Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah mencoba untuk memberikan informasi kepada rekan-rekan kami pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya tentang pencatatan perkawinan, perjanjian perkawinan, dan larangan perkawinan.
  • 5. 3 BAB II PEMBAHASAN 1. Pencatatan Perkawinan Pada mulanya syariat Islam -baik dalam Al-Qur’an atau as-sunnah- tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan Muamalat (mudayanah) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum didalam masyarakat.1 Menurut doktrin hukum Islam klasik, perkawinan dianggap sah dan terjadi dengan adanya ijab (menyerahkan) yang diucapkan oleh wali dari pihak calon istri dan adanya Qabul (menerima) yang diucapkan oleh pihak laki-laki dengan dihadiri saksi; dua atau satu orang Muslim laki-laki dan dua orang Muslim perempuan dan adanya Mahar. Unsur-unsur tersebut dinamakan dengan rukun pernikahan tedapat syarat-syarat yang harus terpenuhi. Tidak terdapat aturan tentang keharusan pencatatan dalam aturan hukum Islam klasik ini. Perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan telah mendorong para ulama untuk melakukan sebuah pembaruan terkait pernikahan, dan negara-negara Muslim menyadari bahwa kontrak perkawinan perlu didaftarkan agar bukti dari pernikahan tersebut dapat disimpan dan dijadikan sandaran dengan jelas. Meskipun tidak ada satupun kelompok ulama menegaskan tentang pentingnya pencatatan, tetapi apa yang dikemukakan Maliki terkait dengan hukum adanya saksi, dimana ia menyebutkan bahwa saksi tidak perlu dihadirkan pada waktu akad diucapkan dan bisa dihadirkan setelahnya, serta tentang fungsinya memberikan pengumuman tentang pernikahan yang ia saksikan, dapat dijadikan pijakan pentingnyapencatatan untuk zaman sekarang. Menurut kelompok ini, saksi 1 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 91
  • 6. 4 tidak harus dihadirkan pada saat pernikahan terjadi. Skasi dapat dihadirkan setelah itu, dan fungsinya untuk menegaskan adanya pernikahan.2 Ada beberapa perspektif tentang pencatatan perkawinan, diantaranya yaitu: a. Perspektif Fikih Ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada ayat al- Qur’an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. 1) Larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur’an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan. 2) Kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. 3) Tradisi walimat-al-urusy walalupun dengan seekor kambing merupakan saksi disamping saksi syar’i tentang sebuah perkawinan. 4) Ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung dimana caon suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan. Dengan alasan-alasan yang telah disebut diatas, dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kltur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, 2 Asep Saepudin Jahar dkk, Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.25
  • 7. 5 surat sebagai bukti autentik. Saksi hiduptidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta. Dengan demikian salah satu bentuk pembaruan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaharuan Huku Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan didalam kitab-kitab fikih ataupun fatwa-fatwa. b. Perspektif UU No. 1/1974 Dari penjelasan diatas, jelaslah bahwa fikih tidak membicarakan pencatatan perkawinan. Hal ini tentu berbeda dengan ketentuan UUP Perkawinan yang sebagaimana terlihat nanti, tidak saja menempatkan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang penting, tetapi juga menjelaskan mekanisme bagaimana pencatatan perkawinan itu dilaksanakan. Didalam UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa : “ ...Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku...”.3 Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Di dalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat didalam PP No.9 tahun 1975. Ini berbeda dengan ayat 1 yang didalam penjelasannya dikatakan : (i) Tidak ada perkawinan diluar hukum agama, dan (ii) Maksud hukum agama termasuk ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 3 Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 2
  • 8. 6 Di dalam PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan pasal 3 ada dinyatakan : 1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. 2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. 3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.4 Dengan demikian pencatatan perkawinan ini walaupun didalam UUP hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya maslah pencatatan ini sangat dominan. Ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata-cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.5 c. Perspektif KHI (Kompilasi hukum Islam) KHI memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 sebagai berikut : (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No.22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor.22 Tahun 1954 Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan : 4 Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Pokok Perkawinan, hlm. 2. 5 Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 120.
  • 9. 7 (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.6 Aturan-aturan didalam KHI ini sudah melangkah lenih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. Pertama, didalam pasal 5 ada klausul yang menyatakan “...Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam ...” Ketertiban disini menyangkut ghayat al-tasyri’ (tujuan huum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua,pada pasal 6 ayat 2 ada klausul “...tidak mempunyai kekuatan hukum...”. Apa makna tidak mempunyai kekuatan hukum ini ? sayang KHI tidak memiliki penjelasan. Penulis lebih setuju jika tidak memiliki kekuatan hukum diterjemahkan dengan tidak sah (laa yasihhu). Jadi perkawinan yang tidak dicatatkan dipandang tidak sah. Lebih jauh hal ini akan dibahas nanti.7 A. Tujuan Pencatatan Pernikahan Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang- undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (mitsaqan ghalidhan) perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan 6 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 114. 7 Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, hlm. 124.
  • 10. 8 haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami-istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.8 Jika ditinjau dari perspektif Etika Hukum Internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tentang perlindungan hak-hak asasi manusia, aturan tentang keharusan pencatatan pernikahan ini telah selaras dengan apa yang diinginkan oleh Deklarasi tersebut. Pencatatan pernikahan diatur tentunya untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan perlindungan bagi pihak-pihak terkait yang terlibat dalam ikatan pernikahan. Dengan adanya pencatatan, baik pihak suami maupun istri mempunyai bukti kuat atas terjadinya pernikahan. Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang dicatat pun akan memperoleh perlindungan hukum dengan baik.9 B. Akibat Pencatatan Perkawinan Beberapa negara secara jelas mengatur tentang status atau posisi dari pencatatan tersebut, Apakah pencatatan merupakan syarat administrasi saja atau merupakan syarat kesahan secara agama ? Di Indonesia, aturan tentang pencatatan pernikahan dapat dilihat di UU No.22/1964. UU ini mengatur hanya administrasi perkawinan dan menegaskan bahwa pernikahan diawasi oleh pegawai pencatat nikah. Aturan pencatatan pernikahan diperkuat dalam UU No.1/1974 dan KHI. KHI menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah dengan hadirnya pencatatan perkawinan yang resmi atau jika didaftarkan. Tidak dipenuhinya pendaftaran perkawinan berakibat pada ketidakabsahannya perkawinan, dan upaya hukum di pengadilan akan ditolak jika perkawinan tidak terdaftar. Ini berarti, KHI membedakan antara keabsahan secara agama dan legalitas perkawinan menurut negara, dan dengan demikian tidak menganggap perkawinan batal secara agama 8 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, hlm. 91. 9 Asep Saepudin Jahar dkk, Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, hlm.28-29
  • 11. 9 jika pihak-pihak terkait hanya tidak mendaftarkan perkawinan mereka. Tampak jelas, KHI tidak ingin secara jauh melenceng dari doktrin hukum klasik perkawinan. Terkait dengan masalah ini, beberapa kalangan menilai bahwa KHI menerapkan konsep “validitas ganda”. Di satu sisi KHI tetap mempertahankan pendapat para ulama klasik, bahwa hanya syarat-syarat agama yang bisa menetapkan apakah akad atau kontrak perkawinan itu sah atau tidak. Disisi lain, KHI ingin menegaskan bahwa pencatatan merupakan keharusan. Dengan demikian pencatatan pernikahan tidak dianggap sebagai faktor utama dalam menentukan sahnya perkawinan secara agama, tetapi ia sekedar syarat administratif.10 Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya, perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-buktiyang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan ntujuan perkawinan itu sendiri.11 C. PROSES PELAKSANAAN PENCATATAN NIKAH 1. Pemberitahuan Kehendak Nikah Terkait persiapan pernikahan, maksud dan pernyataan kerelaan dalam menikah. 2. Pemeriksaan Nikah Pemeriksaan pada calon suami, calon istri dan wali 3. Pengumuman Kehendak Nikah 10 Asep Saepudin Jahar dkk, Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, hlm.26-27. 11 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, hlm. 93-94.
  • 12. 10 a. Oleh PPN di KUA kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan di KUA kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai b. Oleh Pembantu PPN di luar Jawa di tempat-tempat yang mudah diketahui umum. 4. Akad Nikah dan Pencatatan Akad Nikah dilangsungkan dibawah pengawasan/dihadapan PPN 5. Persetujuan Izin dan Dispensasi Sebagai realisasi dapida asas sukarela maka pernikahan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Untuk itu diisi surat Persetujuan Mempelai (model N3). 6. Penolakan Kehendak Nikah Apabila setelah terjadi pemeriksaan nikah, ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik persyaratan menurut hukum munakahat maupun persyaratan menuju peraturan perundang-undangan yang berlaku maka PPN atau Pembantu PPN harus menolak pelaksanaan pernikahan, dengan cara memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan (N9). 7. Pencegahan Pernikahan Pernikahan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, yang dapat mengajukan pencegahan pernikahan : a. Para Keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah b. Saudara dari seorang calon mempelai c. Wali Nikah d. Pengampu (kuratele) dari salah satu calon mempelai e. Pihak yang berkepentingan. 8. Pembatalan Pernikahan Pernikahan dapat dibatalkan apabila setelah dilaksanakan akad nikah, diketahui adanya larangan menurut hukum ataupun peraturan perundang- undangan tentang perkawinan.Pernikahan dapat dibatalkan apabila ada
  • 13. 11 pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, yang dapat mengajukan pembatalan pernikahan : a. Garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri b. Suami atau istri c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan d. Pejabat yang ditunjuk12 D. AKTA NIKAH Sesaat setelah dilakukan akad nikah, kedua mempelai menandatangani Akta Nikah dan salinannya yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan salinannya yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya diikuti oleh penandatanganan oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri akad Nikah. Kemudian Wali Nikah atau yang mewakilinya, juga ikut menandatanganinya. Dengan penandatanganan Akta Nikah dan salinannya, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta Nikah selain merupakan bukti autentik suatu perkawinan, ia memiliki mafaat sebagai “Jaminan Hukum” apabila salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Akta Nikah juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu. Upaya Hukum ke Pengadilan tentu tidak dapat dilakukan, apabila perkawinan tidak dibuktikan dengan akta tersebut. Oleh karena itu, Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada ayat (1) “ ...Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah ...” Adapun manfaat represif, Akta Nikah adalah sebagai berikut, Bagi suami istri yang karena sesuatu hal perkawinannya tidak dibuktikan dengan Akta Nikah, kompilasi memberi solusi kepada mereka untuk mengajukan permohonan istbat (penetapan) nikah kepada Pengadilan Agama. Hal ini diperkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fikih saja, tetapi aspek aspek keperdataannya 12 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2011) Hlm. 19-21.
  • 14. 12 juga diperhatikan secara seimbang. Jadi, pencatatan adalah merupakan bentuk usaha pemerintah untuk mengaomi warga masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.13 Tidak ada sumber-sumber fikih yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, tidak dianalogikan kepada ayat muamalah (al-Baqarah [02]: 282) tersebut. Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga. Sejalan d
  • Advertisement
    We Need Your Support
    Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

    Thanks to everyone for your continued support.

    No, Thanks